Kemendag jamin peraturan Domestic Price Obligation (DPO) tidak berlaku untuk semuanya produk crude palm oil (CPO) yang disuplai dalam negeri. Harga khusus cuman berlaku untuk bahan minyak goreng dalam negeri. Direktur Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana, Kementerian Perdagangan, menjelaskan harga khusus CPO Rp9.300 per kg dan Rp10.300 per liter olein cuman berlaku untuk jumlah yang perlu disuplai exportir untuk keperluan dalam negeri. Volume export. “Sejauh ini harga DPO cuman 20 % dari export,” kata Wisnu.
Berdasar data Kombinasi Pebisnis Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), export CPO dan turunannya akan capai 34,dua juta ton sejauh 2021. Karenanya, Wisnu menyuplai CPO pada harga minimum Rp 9.300 per kg. Itu capai sekitaran 6,delapan juta ton yang disuplai untuk keperluan dalam negeri.
“Jumlah ini cukup buat minyak goreng, dan untuk keperluan industri seperti oligokimia dan biodiesel, harga masih tetap normal [tidak terlilit DPO],” kata Wisnu. Kementerian Perdagangan meramalkan keinginan minyak goreng pada 2022 capai 5,tujuh juta kiloliter (kl). Keperluan rumah tangga diprediksi sejumlah 3,sembilan juta kl, terbagi dalam 1,dua juta kl minyak goreng paket premium, 231.000 kl paket simpel, dan 2,empat juta kl curahan. Keperluan industri diprediksi capai 1,delapan juta kl.
Secara terpisah, Gulat Manurung, Ketua Umum Federasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), mengharap peraturan DMO dan DPO tidak memengaruhi harga tandan buah fresh (TBS) pada tingkat petani…
“Harga TBS petani harus merujuk di harga lelang dalam negeri dibanding pada harga Rotterdam, tanpa memakai harga DPO,” kata Gulat. Dia merekomendasikan supaya pemerintahan selekasnya membenahi tata urus minyak nabati, khususnya yang terkait dengan distribusi pabrik. Menurut dia, kehadiran pabrik di dekat perkebunan sawit akan “menggerakkan pemerintahan menggerakkan UMKM petani untuk produksi minyak goreng dalam soal pembagian kewajiban 20%”.
