Martin Manurung, Wakil Ketua Komisi VID PR RI, menekan Kementerian Perdagangan untuk mengawasi dengan teliti penerapan domestic pasar obligation (DMOs) dan domestic price obligation (DPOs) minyak sawit.
Martin memprediksi jika peraturan ini sekarang ini dipakai oleh beberapa produsen jahat untuk turunkan harga tandan buah fresh atau TBS punya petani. Masalahnya Martin banyak mendapatkan laporan dari petani sawit jika harga TBS sempat jeblok sampai ke rupiah. 1.000 dari harga pasar sekarang ini.
“Pebisnis beli memakai peraturan DMO dan DPO sebagai argumen,” kata Martin dalam info yang diterima JPNN.com, Kamis (3/2). Politikus Nasdem menjelaskan pebisnis semestinya nikmati keuntungan yang berarti karena harga komoditas global dan mayoritas produk CPO untuk export sudah lebih baik.
“Peraturan DMO dan DPO cuman mewajibkan mereka turunkan margin keuntungan lokal,” ucapnya.
Martin selanjutnya menekan pemerintahan lewat Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian untuk bersinergi mensinergikan permasalahan minyak goreng hilir sampai hulu. Ia menjelaskan koordinir antara kementerian penting hingga harga ketengan paling tinggi (HET) di bawah peraturan DMO dan DPO harus sekalian membuat perlindungan customer, produsen, khususnya petani sawit kecil.
Dijumpai, Ketentuan Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 mengenai HET memutuskan harga minyak goreng curahan ialah Rp. 11.500 per liter, paket simpel rupiah. 13.500 per liter, paket premium rupiah. 14.000 per liter.
Martin menuntut supaya kelas kementerian perdagangan aktif ke lapangan untuk menjaga penerapan HET. “Semua barisan perlu memeriksa stock gudang dan harga pasar, bukan hanya menanti laporan,” kata Martin Manurung. x Untuk pebisnis yang lakukan atau mungkin tidak memakai permendag untuk turunkan harga pada tingkat petani, Martin minta pemerintahan menilai ijin export lewat lembaga berkaitan.
