Menteri BUMN Erick Thohir ingin masukkan unit usaha syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Atau BTN ke PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Atau BSI. Dia memandang penarikan unit usaha syariah BTN bukan hanya untuk meluaskan kemampuan pasar BSI, tapi juga untuk perkuat tempatnya.
“Kami mengharap status BSI makin besar dan tentu saja makin kuat dari segi kapitalisasi pasar dan tentu saja stimulan untuk industri perbankan,” kata Eric Thohir dalam penjelasannya, Kamis, 24 Februari 2022 di persawahan.
Eric mengharap di depan BSI sanggup tingkatkan keproduktifan industri Halal Indonesia. Industri halal Indonesia sekarang ini tidak masuk ke lima besar dunia. Ini karena Indonesia mempunyai warga muslim paling besar di dunia.
Sayang, tingkat keproduktifannya belum masuk ke lima besar industri halal global. “Karena itu BSI menggerakkan mereka ke situ,” kata Erick Thohir.
Selainnya gagasan penarikan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI, Kementerian Badan Usaha Punya Negara merencanakan percepat pelibatan modal negara lewat saham Dwiwarna BSI pada kwartal III tahun ini. “Alhamdulillah Wakil presiden saya telah berbicara dengan Direktur Hinbara masalah saham Dwiwarna ini. Kami yakinkan tahun ini dapat terwujud,” kata Eric.
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin awalnya minta supaya proses pelibatan modal Dwiwarna dilaksanakan di bawah pemantauan Tubuh Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berjalan.
“Tolong turuti ketentuan yang ada dengan cermat. Apa saja yang diperkirakan Kementerian BUMN bisa dikerjakan secara baik di bawah pemantauan BPKP,” kata Ketua Permufakatan Pelibatan Modal Negara lewat Saham Dwiwarna Ma’ruf yang memegang. BSI.
Waktu itu, Ma’ruf Amin mengingati supaya usaha pelibatan modal negara tidak mengusik pendanaan atau lemahkan status pemegang saham pengontrol (PSP) BSI. , tiga bank ialah perusahaan khalayak.
“Dari sudut pandang taktik usaha, pilihan ini perlu memberikan keuntungan perusahaan dan negara dan warga,” kata Ma’ruf.
Menurut Wakil presiden, perkembangan BSI memerlukan pemilikan langsung dari negara. “Negara mempunyai hak khusus untuk menyepakati peralihan Bujet Dasar, mengusung dan memerhatikan Direksi, dan mengawasi perubahannya,” kata Maruf Amin.
